Amuntai, 7 Agustus 2024 – Dalam rangka mensinkronkan dan menyelaraskan program-program BAZNAS di tiga kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Aula Agung, Kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Utara, Khairussalim, Wakil Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Ratna Sri Dewi serta Wakil Ketua IV BAZNAS Kalimantan Selatan, H. Mawardy Hatta. Turut hadir pula pimpinan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, serta beberapa penerima manfaat dari program-program BAZNAS Hulu Sungai Utara.
Pembukaan acara dirangkai dengan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara simbolis oleh BAZNAS Hulu Sungai Utara. Penyaluran tersebut diserahkan langsung oleh Plh. Sekda Khairussalim, yang mewakili Pj. Bupati. Dalam sambutannya, Khairussalim menyatakan, “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan merasa berbahagia karena Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tuan rumah Rakorda BAZNAS kali ini.”
Ketua BAZNAS Hulu Sungai Utara, H. Zainal Abidin, dalam laporannya menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan serta capaian pengumpulan ZIS. “Alhamdulillah, per Juli 2024, pengumpulan ZIS telah mencapai Rp1,3 miliar, atau 52% dari target tahun ini sebesar Rp2,7 miliar. Semoga target tersebut dapat tercapai,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa BAZNAS Hulu Sungai Utara terus berupaya mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam penanganan stunting dan kemiskinan. “Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh umat Islam,” lanjutnya.
Wakil Ketua IV BAZNAS Kalsel, H. Mawardy Hatta, berharap Rakorda ini dapat membawa solusi dan kemajuan bagi BAZNAS di masing-masing daerah. “Pengelolaan ZIS di BAZNAS juga harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah,” tegasnya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten, serta dengan pemerintah daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang efektif dan tepat sasaran. (arm)
