Banjarmasin, 10 Oktober 2025 — Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BAZNAS Kalsel) melakukan audiensi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT., guna membahas sinergi program antara BAZNAS dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Sustainable Development Goals (SDGs).
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Bappeda serta Kabid Perencanaan. Sementara dari pihak BAZNAS Kalsel hadir Ketua BAZNAS Kalsel H. Irhamsyah Safari, Wakil Ketua III H. Ahmad Rafi’ie, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Muhammad Arsyad, serta Kepala Bidang Pengumpulan H. Saddam Nurhidayat.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai program strategis BAZNAS serta pembahasan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang diharapkan dapat dijadikan barometer dalam dokumen perencanaan daerah.
Menurut Muhammad Arsyad, audiensi ini menjadi langkah untuk memastikan peran BAZNAS terintegrasi dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami berharap Indeks Zakat Nasional ini bisa menjadi salah satu barometer dalam RPJMD dan turut mendukung pencapaian SDGs. Dengan begitu, kontribusi BAZNAS terhadap pengentasan kemiskinan bisa tercatat sebagai bagian dari capaian daerah,” ujar Arsyad.
Ia menjelaskan, Bappeda Kalsel memberikan respon positif atas usulan tersebut. Bahkan, Kepala Bappeda berencana mendorong pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) khusus penyusunan Renstra BAZNAS Kalsel agar sinkron dengan program pemerintah daerah.
“Nanti kita akan duduk bersama membahas matriks Renstra, memetakan pencapaian BAZNAS, serta melihat sektor mana yang bisa disinergikan dengan program Bappeda. Tujuannya agar langkah BAZNAS memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” lanjutnya.
“Kita ingin sinergi ini tidak berhenti di tingkat provinsi, tapi bisa diterapkan juga di BAZNAS kabupaten/kota. Bahkan ke depan, kami berharap BAZNAS bisa dilibatkan dalam forum Musrenbang agar perencanaan program bisa berjalan searah,” jelas Arsyad.
Arsyad menambahkan, sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS), BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung target pembangunan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah diyakini dapat memperkuat efektivitas program, sekaligus meningkatkan potensi pengumpulan zakat.
“Potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai sekitar Rp2,7 triliun, namun yang terealisasi baru sekitar Rp74 miliar atau 3–4 persen. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat program pengumpulan agar semakin optimal dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
